HALAMAN DEPAN
Login Sistem
Tim Pembangunan ZI
Dasar Hukum ZI
KOMPONEN PEMENUHAN
AREA I
AREA II
AREA III
AREA IV
AREA V
AREA VI
KOMPONEN REFORM
REFORM AREA I
REFORM AREA II
REFORM AREA III
REFORM AREA IV
REFORM AREA V
REFORM AREA VI
KOMPONEN HASIL
KOMPONEN HASIL
DOKUMEN AKREDITASI
DATA AKREDITASI PN
KUMPULAN SK KPN
PETUNJUK PENGGUNAAN


POSTER AREA ZI
Poster Kegiatan Area 1
Poster Kegiatan Area 2
Poster Kegiatan Area 3
Poster Kegiatan Area 4
Poster Kegiatan Area 5
Poster Kegiatan Area 6


Pengunjung Online: 1 User
Pengunjung Hari ini: 19
Pengunjung Kemaren: 114
Pengunjung Minggu ini: 19
Pengunjung Bulan ini: 2,474
Pengunjung Tahun ini: 13,266
Total Pengunjung: 106,884
Total Hits Akses Halaman: 123,099

Memory Usage

32.3%

CPU Usage

140.05

Disk Usage

42.02%

Daily Traffic

62,201

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.

Ketua
Pembina

ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.

Wakil Ketua
Ketua

SITI FATIMAH, S.H., M.H.

Panitera
Koordinator Teknikal

RICKO OKTAVIUS, S.T.

Sekretaris
Koordinator Operasional

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

Hakim
Koordinator

ERSIN, S.H., M.H.

Hakim
Koordinator

FITRI YENTI, SH

Panitera Muda Perdata
Anggota

ZULMAINI VERA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Anggota

NOVALIA SIMAMORA, S.H.

Pelaksana Analis Perkara Peradilan
Anggota

AYU MUTHIA FIRDAUS, S.H.

Analis Perkara Peradilan
Anggota

VANYA JOSEPHINE S MELIALA, A.Md.

Pengelola Perkara, Panitera Muda Perdata
Anggota

RATNA DEWI DARIMI, S.H

Hakim
Koordinator

ANDY GRAHA, S.H., M.H.

Hakim
Koordinator

ZUBIR AMRI, S.H.

Panitera Muda Pidana
Anggota

NURASIAH, S.H.

Panitera Pengganti
Anggota

NOVA R SIANTURI, S.H.

Panitera Pengganti
Anggota

ESI EL STAR REVOLUSI, S.H.

Analis Perkara Peradilan
Anggota

CHRISTINE ANGELINA BR HUTASOIT, A.Md.A.B.

Pengelola Perkara, Panitera Muda Pidana
Anggota

PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H

Hakim
Koordinator

ANGELIA RENATA, S.H.

Hakim
Koordinator

DIAH NOVERINA, S.H.

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Anggota

YULFIARIZA NURSALBI, S.Psi.

Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
Anggota

OMORI ROTAMA SITORUS, SH. MH

Hakim
Koordinator

YUANITA TARID, S.H., M.H.

Hakim
Koordinator

JUMARI, S.T., M.H.

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Anggota

MUHAMMAD RAUSAN FIKRI, S.T.

Pranata Komputer Ahli Pertama
Anggota

WINDANIS SILABAN, S.E.

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Anggota

NELI GUSTI ADE, S.H.

Hakim
Koordinator

AULIA FHATMA WIDHOLA, SH.MH

Hakim
Koordinator

BUDI SETIAWAN, S.H.

Panitera Muda Hukum
Anggota

METRIZAL

Panitera Pengganti
Anggota

PAMELA MARIANA, S.H.

Analis Perkara Peradilan
Anggota

CHATERINE SRIRATI BR MANURUNG, A.Md

Pengelola Perkara, Panitera Muda Hukum
Anggota

ANGELIA RENATA, S.H.

Hakim
Koordinator

RENNY HIDAYATI, S.H.

Hakim
Koordinator

ANIKE NINANATHANIA WARUWU, S.E.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Anggota

MALFINAS, S.H.

Jurusita Pengganti
Anggota

ARBANISWAN, S.H.

Jurusita Pengganti
Anggota

ALICHIA DIAH OCTININGTYAS, A.Md.A.B

Arsiparis Terampil/ Pelaksana
Anggota

[Sistem Monitoring Dokumen Kontrol Pembangunan Zona Integritas (ZI) Dan APM]

:: Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB ::

Tulislah Apa yang Anda Kerjakan dan Kerjakanlah Apa yang Anda Tulis..!

Untitled Document

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

KEPADA PENGUNJUNG YANG AKAN MELIHAT FILE DOKUMEN DAPAT MENGAKSES FILE PADA LINK GOOGLE DRIVE

No.
NAMA AREA PERUBAHAN/ SUB PROGRAM/ RINCIAN DESKPRIPSI
EVALUASI PENILAIAN
BOBOT
LKE MANDIRI
FILE DI STRONG ZI
GOOGLE
DRIVE
1
V.
PENGUATAN PENGAWASAN (7.5)
Aspek reform diukur dengan melihat kondisi apakah: a. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat. c. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi 1) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN; 2) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.
7.5
2
1
Mekanisme Pengendalian (2.5)
Mekanisme Pengendalian
2.50
2.50
3
1.a.
Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali
b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas
d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem
e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi
1

26 file

26 file
4
2
Penanganan Pengaduan Masyarakat (3)
Penanganan Pengaduan Masyarakat
3.00
1.50
5
2.a.
Persentase penanganan pengaduan masyarakat
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan
0.5

1 file

1 file
6
3
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan (2)
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
2.00
1.00
7
3.a.
Persentase penyampaian LHKPN
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
0

1 file

1 file
8
3.b.
Persentase penyampaian LHKASN
Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
1

1 file

1 file
 

 


img-chat
Test Your Bot